Sekjen PBB: Perubahan Iklim Dunia Perburuk Ketidakstabilan Konflik dan Terorisme Dunia

New York – Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan perubahan iklim akan memperburuk ketidakstabilan, konflik dan terorisme dunia. Dia mengatakan wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim juga menderita ketidakamanan, kemiskinan, pemerintahan yang lemah dan momok terorisme.

Guterres mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang hubungan antara perubahan iklim, konflik dan terorisme.

Dia mengatakan gangguan iklim akan menghambat kemampuan lembaga pemerintah menyediakan layanan publik. Hal itu, akan memicu keluhan dan ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang, seperti dilansir AP, Jumat (10/12/2021).

Gutteres menjelaskan dampak perubahan iklim menyebabkan orang kehilangan mata pencaharian. Bahkan, janji-janji perlindungan, pendapatan dan keadilan di balik teroris terkadang menyembunyikan rancangan gencatan senjata.

Di wilayah cekungan Danau Chad Afrika, Guterres mengatakan Boko Haram telah berhasil mendapatkan rekrutan baru dari komunitas lokal yang kecewa dengan kurangnya peluang ekonomi dan akses ke sumber daya penting.

“Di Mali tengah, kelompok teroris telah mengeksploitasi ketegangan yang berkembang antara penggembala dan petani,” ungkapnya.

Dikatakan, mereka merekrut anggota baru dari komunitas penggembala, yang merasa dikucilkan dan distigmatisasi.

Di Irak dan Suriah, ekstremis Negara Islam atau ISIS telah mengeksploitasi kekurangan air. Dimana, ISIS mengambil kendali infrastruktur air untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat. Sedangkan di Somalia produksi arang telah menjadi sumber pendapatan bagi kelompok ekstremis al-Shabab.

Guterres mengatakan iklim berdampak pada konflik dan memperburuk kerapuhan. Ia mendesak tindakan kolektif untuk mengatasi akar penyebab ketidakamanan. Dia menekankan konflik dan terorisme tidak terjadi dalam ruang hampa.

Dia mendesak peningkatan investasi untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dikatakan, negara-negara maju harus menepati janji untuk menyediakan $100 miliar per tahun kepada negara-negara berkembang untuk aksi iklim.

“Dibutuhkan biaya mencapai hingga $300 miliar per tahun pada tahun 2030 untuk menangani masalah itu,” tegas Guterres.