Rawan Aksi Terorisme, BNPT: Perlu Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personil TNI/Polri dan Instansi Terkait di Cirebon Raya

Cirebon – Wilayah Cirebon Raya termasuk rawan terorisme sehingga perlu ada penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI/Polri serta instansi terkait. Hal itu diungkapkan Direktur Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Polisi Wawan Ridwan pada kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI/Polri dan Instansi Terkait Guna Mendukung Penanggulangan Terorisme di wilayah Cirebon, Rabu (22/6/2022).

“Cirebon sebuah kota tua di Indonesia yang masyarakatnya memiliki kerukunan dan toleransi luar biasa. Namun faktanya aksi terorisme pernah terjadi,” kata Wawan.

Ia mengatakan wilayah Cirebon yang terdiri atas Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, merupakan daerah yang rawan akan tindak terorisme.

Terbukti dari beberapa aksi teror dan penangkapan terduga teroris di daerah tersebut. Bahkan pada 2017 ada penangkapan terduga teroris berinisial IM setelah berencana melakukan penyerangan terhadap Presiden Joko Widodo di Bandara Cakrabhuwana Cirebon.

Untuk itu, lanjut Wawan, BNPT mengadakan kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI/Polri dan instansi terkait guna mendukung penanggulangan terorisme di wilayah Cirebon.

“Menyadari potensi ancaman dan tantangan pada masa akan datang, BNPT merespons dengan penguatan kapasitas dan kompetensi kepada TNI/Polri dan instansi terkait,” ujarnya.

Wawan menambahkan berdasarkan UU Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, BNPT lebih khusus sebagai koordinator pencegahan dan penanggulangan terorisme.

“Besar harapan kami semoga melalui kegiatan ini bisa memberikan pemahaman terkait tren ancaman terorisme sehingga meningkat sinergi, wawasan, dan strateginya dalam penanggulangan terorisme,” katanya.

Sementara, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menyatakan Pemerintah Kota Cirebon perlu mengembangkan program masyarakat sebagai informan upaya antisipasi dan penanggulangan terorisme.

Azis minta perangkat daerah terkait, seperti Kesbangpol, membangun jaringan agar masyarakat menjadi intelijen pemerintah. Bisa memberi informasi kepada pemerintah apabila ada hal yang dicurigai dan perlu ditangani.

“Karena semua persoalan ada di lingkungan masyarakat. Jadi, perlu peran aktif masyarakat. Misalnya menjadi sumber informasi untuk pemerintah, khususnya terkait penanggulangan terorisme,” katanya.