Raker Deradikalisasi Tingkatkan Sinergi Implementasikan Langkah Terbaik Laksanakan Deradikalisasi

Malang – Rapat Kerja (Raker)  Program Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wilayah Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) ditutup secara resmi di Ijen Resort and Convention, Malang, Rabu (29/6/2022) malam.  Penutupan dilakukan  oleh Kasubdit Bina Dalam Lapas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kolonel CZi Roedy Widodo mewakili Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.

Raker yang dikuti 68 peserta dari unsur BNPT, Lapas, dan Satgaswil Densus 88 ini diharapkan bisa meningkatkan sinergi dalam mengimplementasikan langkah terbaik untuk melaksanakan program deradikalisasi.

“Rangkaian materi yang telah diberikan para narasumber hendaknya dijadikan masukan oleh seluruh peserta pelaksana deradikalisasi baik dari BNPT, Lapas, dan Satgawil Densus 88, dan unsur-unsur lainnya, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas,” ujar Roedy.

“Mewakili Deputi 1, saya berharap kita semua bisa memberikan pembinaan yang sesuai dengan karakter dari para napiter. Perlakukan rekan-rekan napiter dengan baik dan membina mereka dengan hati nurani serta sentuh hati mereka,” imbuhnya.

Selain itu, Ia mohon koordinasi BNPT dan unsur Lapas dan Satgaswil yang telah berjalan baik selama ini bisa ditingkatkan lagi. Tak lupa, Roedy mengucapkan terima kasih kepada kepada seluruh narasumber dan peserta kegiatan yang telah aktif memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan Raker.

Sebelum acara penutupan, Ketua Panitia Pelaksana Raker, Melyssa Padma Paramita membacakan pembulatan dari seluruh rangkaian Raker  Program Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wilayah Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, dan NTT.

Berikut hasil pembulatannya:

1. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT menyampaikan hal sebagai berikut:

a. Deradikalisasi di Indonesia menggunakan pendekatan lunak yang menekankan sisi kemanusiaan dan dijadikan role model dan diapresiasi oleh dunia luar;

b. Pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan menjadi 3 hal utama yang harus dilakukan dalam tahapan deradikalisasi dalam dan luar lapas;

c. Pelaksanaan deradikalisasi perlu untuk melibatkan berbagai pihak yang selanjutnya disebut sebagai pentahelix.

2. Direktur Deradikalisasi menekankan hal sebagai berikut :

a. Deradikalisasi merupakan proses berkelanjutan, terencana dan terpadu;

b. Indonesia merupakan negara orang-orang yang beragama, bukan milik 1 agama tertentu;

c. Deradikalisasi akan berhasil jika memadukan nurani, needs dan narasi.

3. Dr. Syarif Hidayatullah menyampaikan hal sebagai berikut :

a. Pemahaman personel deradikalisasi harus disesuaikan dengan pengetahuan dan wawasan napiter;

b. Penting bagi petugas untuk mengetahui karakter dan jaringan napiter binaannya;

c. Indonesia bukan negara milik umat muslim saja;

d. Khilafah sebagai sistem belum pernah ada di masa Rasulullah, Khilafah adalah Ijtihad dan bukan syariat.

4. Tim Himpsi menekankan hal sebagai berikut :

a. Asesmen psikologis dibutuhkan sebagai langkah awal melakukan pembinaan kepada WBP Terorisme dan harus memiliki panduan bakunya;

b. Konseling pemasyarakatan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program pembinaan. Sistem untuk melaksanakan konseling dalam Lapas sudah ada, hanya diperlukan peningkatan keterampilan konseling bagi petugas pemasyarakatan. Selain itu perlu diberikan pelatihan terkait dengan case manajemen dan treatment plan agar para wali mampu menangani jumlah napiter yang banyak tersebut.

c. Melalui konseling pemasyarakatan WBP bisa dibantu untuk memahami dan menyadari kesalahan (self-discovery) sebelum tercapai keinginan untuk mengubah diri dan mencapai “pemulihan” (self-recovery) sehingga muncul keinginan untuk merubah hidup.

d. Manfaat konseling di Lapas: 1) Katarsis/ngobrol sesama dan menurunkan stress, 2) memberi kesempatan untuk refleksi diri, 3) memberi peluang mempelajari keterampilan hidup, 4) mengurangi depresi, kecemasan, gangguan psikologis lainnya dan 5) konseling yang berhasil pada WBP akan mendorong WBP lain untuk mengikuti perubahan juga.

5. Kasi Pidsus Ditjenpas, Heri Mujiono, menyampaikan hal terkait isi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Disampaikan bahwa Permenkumham No 7 tahun 2022 tersebut memberikan kemudahan terhadap pemberian hak narapidana, baik terkait dengan remisi maupun dengan integrasi. Hal tersebut dikarenakan tidak lagi disyaratkan untuk melengkapi dokumen surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya (Justice Collabolator). Selain itu disampaikan penekanan agar dipastikan kelengkapan berkas administrasi agar

6. Sesi dialog interaktif dengan Kasi Ditjen PAS

a. Perlakukan WBP terorisme secara tepat dan perlu strategi agar mereka dapat kooperatif, dimulai dengan membangun trust, membangun komunikasi, membina hubungan dan selanjutnya dilakukan pendampingan.

b. Perkuat mental dan kemampuan petugas menghadapi risiko ancaman dalam menghadapi WBP terorisme

c. Eratkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

7. Kasubdit Hubal BNPT, Kombes Pol. Slamet Riyadi, S. I. K, menyampaikan hal sebagai berikut :

a. Perlindungan dan pengamanan merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pelindungan apgakum ditujukan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Halim dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarga. Pelindungan Apgakum merupakan wujud nyata pertanggungjawaban Negara hadir memberikan jaminan rasa keamanan.

b. Spektrum dunia terror terus mengalami perkembangan, sehingga perlu mendapatkan atensi khusus karena bila dibiarkan bisa mengancam Kredibilitas Institusi dan Aparatur Abdi Negara dalam eksistensi Supremasi Hukum.

c. Ancaman potensi keamanan di dalam Lapas adalah penempatan napiter yang tidak tepat di Lapas (khususnya UPT umum) memunculkan masalah baru, fenomena residivisme terorisme, napiter tidak mendapat kompensasi di Lapas dan ekspresi tahanan di Cikeas yang belum dipindahkan ke Lapas karena factor administrative dan eks napiter yang masih belum kooperatif yang menjadi fasilitator kunjungan ke Lapas.