Pendekatan Hukum Progresif dan Berkelanjutan Solusi Terbaik Selesaikan Masalah OPM

Jakarta – Pendekatan hukum yang progresif dan berkelanjutan dinilai sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan gerakan separatis di Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pasalnya, selama ini masih terjadi perdebatan terkait hak asasi manusia (HAM) dan penanggulangan terorisme dalam menyelesaikan masalah OPM.

Hal itu dikatakan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Irjen Marthinus Hukom, pada seminar mengenai HAM dan Penanggulangan Terorisme di Hotel J.W Marriott, Senin (27/9/2021). Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme (PRIK KT) SKSG UI dan Revera Institute mengangkat tema “Antara HAM dan Penanggulangan Terorisme: Studi Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Uighur”.

“Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM bukan sekadar organisasi separatis yang memiliki kepercayaan/keyakinan untuk memisahkan diri dari negara. KKB OPM dikategorikan sebagai terorisme karena melakukan kekerasan, intimidasi, dan menyebarkan rasa takut yang menyasar masyarakat yang tidak bersalah sebagai upaya mereka memaksakan kehendak terhadap orang lain,” ujar Marthinus.

Di sini, lanjutnya, pendekatan militer perlu di-back up oleh hukum agar setiap tindakan baik itu oleh kelompok KKB maupun aparat keamanan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga aspek HAM tetap menjadi perhatian.

Marthinus juga menyebutkan bahwa terdapat 12 teroris Uighur yang masuk ke Indonesia dari sekitar tahun 2011. Gerakan Uighur di Xinjiang adalah gerakan separatis, tapi ketika Uighur keluar dan mencoba masuk ke Indonesia sudah bersentuhan dengan kelompok teroris Indonesia termasuk JAD dan MIT. Tujuan Uighur masuk ke Indonesia awalnya karena kesulitan untuk ke Suriah dan memilih konflik terdekat di Asia Tenggara yaitu Poso.

“Informasi intelijen yang ditemukan Kadensus 12 orang Uighur yang masuk adalah bentuk watertest atau percobaan untuk teroris Uighur lainnya yang berjumlah ribuan untuk masuk ke Indonesia,” katanya.

Menurut Marthinus, aksi terorisme Uighur juga memengaruhi tindakan teror di negara lain, karena setelah penangkapan teroris Uighur di Indonesia, selang beberapa hari terjadi pengeboman kuil di Thailand.

“Selanjutnya diperlukan program deradikalisasi yang secara khusus diberikan kepada kelompok KKB agar dapat memutus tensi antara pelaku dan aparat keamanan. Terakhir, langkah-langkah politik di level internasional juga perlu terus digalakkan khususnya dalam upaya komunikasi politik agar Indonesia mendapat dukungan dari internasional untuk penyelesaian masalah di Papua yang lebih komprehensif,” ujarnya.