Pemkab Poso terus Mendorong Peran Pemuda untuk Turut Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme di Poso

Poso – Pemerintah Daerah Kabupaten Poso selama ini telah berperan aktif dalam upaya pencegahan terorisme di Poso, yakni dengan terus aktif mendorong berbagai aktivitas positif para pemuda Poso untuk berkreasi dan berkarya melalui bakat dan minat masing-masing. Karena Hal ini dapat melahirkan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan daerah poso.

Hal tersebut dikatakan Bupati Poso, Kolonel Mar (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan Silaturahmi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Poso yang berlangsung di kantor Bupati Poso, Rabu (12/8/2020).

“Berbagai komunitas yang ada di kalangan pemuda Poso, kami Pemerintah Daerah kami telah mengayomi bahkan menuntunnya untuk bersinergi membangun daerah ini. Sehingga arah dan cita-cita tetap dalam koridor memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa dan daerah tercinta,” ujar Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu.

Selain itu menurutnya, Pemerintah Poso juga secara intens melaksanakan penyuluhan wawasan kebangsaan, penanaman nilai nilai Pancasila serta program-program lainnya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. “Sehingga melalui program program tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak dari radikalisme itu utamanya bagi kaum pemuda di Poso ini,” kata pria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kab. Poso ini.

Namun demikian menurutnya, tentu Pemerintah Daerah Poso tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Seluruh rakyat Indonesia juga harus bersatu dan ikut terlibat dalam usaha pencegahan paham radikal terorisme. Karena tanpa persatuan dan kesatuan serta kesamaan paham untuk memerangi terorisme, niscaya paham tersebut bisa berkembang dan menjadi masalah serius ditanah air tercinta ini.

“Tanpa persatuan tentunya hanya akan merusak tatanan bangsa dan negara serta memecah belah kita dari cita-cita kemerdekaan proklamasi yang telah dicetuskan oleh bapak pendiri bangsa ini. Tentunya tidak kita inginkan bersama kalau masalah terorisme ini berkembang di Tanah Air,” ujar alumni AAL tahun 1988 ini

Dikatannya, masalah radikalisme yang cenderung mengarah ke tindakan terorisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh paham radikalisme yang merupakan suatu pemahaman pihak tertentu mengenai suatu hal, seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung mengarah ke-tindak kekerasan.

“Karena berbagai tindakan teror itu tak jarang telah memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka sebagai upaya untuk mencapai tujuannya. Sehingga dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harusnya mengambil peran untuk mencegah dan mengatasinya,” ujar Bupati

Dirinya juga menjelaskan, kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi saat ini disamping membawa dampak positif juga banyak membawa dampak yang buruk khususnya penyebaran informasi-informasi hoax yang mengarahkan untuk berprilaku radikal melalui kampanye dan propaganda yang disampaikan seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan virus-virus kebencian dan hasutan kepada orang lain.

“Karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari seluruh stakeholder untuk meluruskan berita-berita yang menyimpang tersebut dimulai dari diri sendiri, keluarga dan orang lain sehingga informasi yang diterima faktanya bisa dipertanggung jawabkan,” ujar mantan Staf Ahli A Wilayah Nasional Pangkoarmada RI Kawasan Timur ini.

Oleh karena itu menurut Bupati Poso, melalui Rakor ini diharapkan menjadi salah satu upaya bersama, khususnya BNPT dalam memberikan pencerahan serta masukan yang berharga yang nantinya juga dapat direspon oleh seluruh peserta rapat sehingga akar permasalahan dan solusi penanganan terorisme di Indonesia khususnya di Poso bisa disimpulkan. Karena beberapa hari terakhir kondisi daerah Kabupaten Poso tengah terusik kedamaiannya.

“Kami sangat mengapresiasi terhadap terlaksananya Rakor BNPT bersama seluruh komponen masyarakat Poso Kami juga mengapresiasi upaya upaya dari BNPT melalui sinergitas bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait yang secara komprehensif dan kontinyu melaksanakan program program pencegahan dan penanganan terorisme di wilayah Poso baik program fisik maupun non fisik sehingga hasil dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya mengakhiri

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Poso Semuel Munda SE, mengatakan bahwa terorisme di Poso selama ini tentunya telah menjadi masalah yang sangat serius. Potensi radikalisme dan potensi munculnya aksi terorisme di Poso dikhawatirkan akan terus ada

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat bukan saja mempersulit pemeberantasan terorisme, tetapi juga akan memberikan ruang hidup bagi para teroris.

“Kami meminta seluruh unsur penyelenggara pemerintah, aparat keamanan bersama seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan pesantren bisa bekerjasama untuk mencegah dan mempersempit ruang gerak terciptanya paham radikalisme,” kata Samuel Munda.

Dikatakannya, pemberantasan radikalisme dan terorisme tentunya merupakan masalah kompleks yang mana tentunya bukan tugas aparat keamanan semata, tetapi juga menjadi tugas seluruh komponen masyarakat .

“Oleh karena itu peran aktif, seluruh masyarakat, dan tokoh agama akan sangat membantu tugas-tugas aparat pemerintah terutama dalam melakukan proteksi dini guna mewaspadai munculnya gerakan radikal serta aktivitas terorisme ini,” ujarnya mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso, H. Arfiin mengatakan bahwa dalam menrajut perdamaian, ada tugas utama MUI yaitu pertama, pelayan umat, kedua penuntun unat dan yang ketiga menjaga akidah umat. Untuk itu MUI juga harus bisa berperan untuk menjembatani pembinaan internal umat beragama, kedua menjaga kerukunan umat beragama dan ketiga, menjaga kerukunan umat beragama dengan pemerintah

“Itulah tugas MUI sebagai informasi dan juga menjembatani antara masyarakat dengan masyarakat serta masyarakat dengan pemerintah.Untuk itu kami dari MUI kabupaten Poso untuk tetap senantiasa melakukan sinergisitas dengan pemerintah Kabupaten Poso,” ujar H. Arifin

Acara silaturahmi Kepala BNPT bersama Forkopinda Kabupaten Poso ini juga dihadiri oleh, Ketua Komisi I DPRD Kab. Poso, Hidayat, Dandim 1307/Poso Letkol Inf I Gusti Nyoman Mertayasa, SE, Kapolres Poso AKBP Darno, S.H. S.I.K, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso LB Hamka, SH, Komandan Yonif 714/Sintuwu Maroso, Mayor Inf. Constantinus Rusmanto, S.Sos, M.Sc, Kasatgas Tinombala, Dantim BAIS Wilayah Poso, Kabinda Wilayah Poso, Kepala Kesbangpol para Kepala Dinas, akademisi, takoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Kab. Poso. Selain itu hadir pula pihak dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Dalam kunjungannya ke Poso ini, Kepala BNPT didamping Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Kepala Biro Perncanaan, Hukum dan Humas (Karorenkummas) Bangbang Surono Ak, MM, Direktur Dradikalisasi Prof Dr. Irfan Idris, MA serta pejabat lainnya