Pemerintah Harus Bentuk UU Perlindungan Ideologi Untuk Lengkap UU Terorisme

Pemerintah Harus Bentuk UU Perlindungan Ideologi Untuk Lengkap UU Terorisme

Jakarta – Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengusulkan pemerintah untuk membentuk Undang-Undang (UU) Perlindungan Ideologi guna menjadi payung hukum yang dapat melengkapi UU Terorisme.

“Kita punya UU Nomor 5 tahun 2018, tapi kelompok teror ini tidak melakukan cara kekerasan untuk menggalang masa. Ini membuat saya mengusulkan UU Perlindungan Ideologi agar bisa melindungi masyarakat,” kata Stanislaus dalam keterangan di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Pernyataan itu diungkapkan Stanislaus dalam sidang promosi doktor bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) berjudul “Model Tata Kelola Kolaborasi dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia”. Ia mengatakan bahwa Indonesia belum bebas dari teror.

“Selama tahun 2000-2021, tercatat terjadi 553 aksi teror di Indonesia,” kata Stanislaus.

Ia berpandangan bahwa aksi teror cenderung menunjukkan tren pengembangan. Lebih dari itu, kelompok yang menjalankan praktik-praktik terorisme selalu beradaptasi dengan keadaan yang ada.

“Aksi teror di Indonesia juga terus berkembang dan beradaptasi menyesuaikan keadaan, bahkan aksi teror tersebut melibatkan perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah formula yang tepat untuk mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme di dalam negeri.

“Pencegahan terorisme menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah, mengingat rentetan aksi teror yang terjadi menimbulkan banyak korban jiwa dan dampak lainnya,” tuturnya.