Pegawai Jiwasraya diminta waspada terhadap Penyebaran Paham Radikal Terorisme

Pegawai Jiwasraya diminta waspada terhadap Penyebaran Paham Radikal Terorisme

Jakarta – Penyebaran paham radikal terorisme selama ini sudah tidak mengenal tempat. Tidak hanya di lembaga pendidikan saja, intasni pemerintah dan bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bukan tidak mungkin menjadi sasaran kelompok radikal terorisme untuk melakukan penyebaran paham-paham tersebut.

Untuk itu agar penyebaran paham radikal terorisme ini tidak mudah masuk ke lembaga BUMN, maka karyawan BUMN pun juga perlu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang fonomena dari bahaya penyebaran paham tersebut. Kali ini upaya pencegahan paham radikal terorisme diberikan kepada pegawai PT Jiwasraya.

Hal tersebut terlihat saat Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM, menjadi narasumber secara daring pada acara JiwaBicara Episode. 6 dengan tema : Penanggulangan Radikalisme di Lingkungan BUMN yang diselenggarakan PT. Asuransi Jiwasraya, di Jakarta, Jumat (24/9/2021)

Di kesempatan awal paparannya Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid pun tak henti-hentinya mengatakan bahwa tindakan terorisme bukanlah monopoli satu agama tetapi berpotensi pada semua agama. Karena ini sudah termasuk pada kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa hal ini merupakan musuh agama dan musuh negara karena memang menjadi fitnah di dalam agama yang memunculkan phobia terhadap agama.

“Hal ini juga memecah belah umat beragama dan bertentangan dengan prinsip agama yang rahmatan lil alamin yang yang menebar kasih sayang, perdamaian. Tentunya ini berpotensi membuat konflik bangsa terutama di dunia Islam dan menjadi musuh negara karena tindakan maupun perbuatannya bertentangan dengan konsensus nasional yaitu bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” ujar Brigjen Ahmad Nurwakhid mengawali paparannya.

Dan untuk menanggulangi itu semua menurutnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara. BNPT sendiri menurutnya selama ini telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait termasuk BUMN sebagai aset negara. Apalagi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, hiterogen, majemuk, plural, kaya serta memiliki leluhur ataupun sejarah bangsa yang luar biasa.

“Dan ini semuanya akan menjadi aman dan damai jika kita bebas dari radikalisme dan terorisme yang mana hal itu bisa menghancurkan agama dan menghancurkan bangsa negara Indonesia. Semoga kita semuanya diberi hidayah, kita konsisten mencintai bangsa dan negara ini serta kita berjuang bersama untuk Indonesia yang aman, damai, maju dan sejahtera,” ucap alumni Akpol tahun 1989 ini.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Alvara dan Nazaruddin Umar Foundation, Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini ada sekitar 12,2 % masyarakat yang masuk dalam index potensial terpapar paham radikal. Dan 12,2 % ini 85 % nya mayoritas adalah generasi milenial, yaitu generasi yang berusia antara 20-39 tahun. Yang mana itu sebarannya merata, 23,4% pada pelajar, mahasiswa, ASN, Pegawai BUMN dan juga pegawai swasta.

“Dimana mereka itu tidak setuju dengan Pancasila, mereka pro khilafah, mendukung terorisme, kemudian mereka sudah ekslusif dan intoleransi. Mereka juga anti pemerintahan yang sah. Anti disini bukan berarti oposisi,” ucapnya.

Untuk itu menurutnya perlu adanya penanaman nilai-nilai kebangsaan terhadap mereka yang sudah OTG atau orang terpapar tanpa gejala, seperti anti Pancasila, anti pemerintahan, intoleran, mengeksklusifkan diri dan sebagainya.

“Dan BNPT sendiri terus memberikan kontra radikalisasi, kontra narasi, kontra ideologi, maupun kontra propaganda melalui moderasi berbangsa, moderasi beragama,” ucap mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus)88/Anti Teror Polri ini.

Yang menjadi perhatian BNPT sekarang ini menurut mantan Kapolres Gianyar ini adalah penyebaran paham radikal terorisme melalui dunia maya. Dimana BNPT terus berupaya melakukan pemutusan terhadap propaganda yang dilakukan oleh kelompok radikal terorisme dengan bekerjasama dengan Menkoinfo. Selain itu BNPT juga memutus logistik kelompok tersebut dengan bekerjasama dengan BUMN terutama untuk dana-dana CSR.

“Jangan sampai logistik atau dana tersebut sampai lari ke kelompok radikal ataupun jaringan teror. BNPT juga memutus kaderisasi melalui pendidikan pada dunia perkuliahan. Pastinya BNPT bekerjasama dan berkoordinasi dengan Mendikbudristek untuk bagaimana pembuatan kurikulum yang baik. Tidak cuma itu tetapi juga guru dosen dan lain sebagainya,” ucap mantan Kapolres Jembrana ini.

Dalam menaggapi dinamika kehidupan atau fenomena radikalisme sekarang ini, dirinya pun meminta kepada pegawai Jiwasraya untuk tidak memfollow ustad-ustad, kelompok ataupun tokoh yang anti atau membenci pemimpin atau pemerintahan yang sah, serta suka menyampaikan ujaran ujaran kebencian atau fitnah terhadap pemerintah.

“Coba kita sekarang bisa mengikuti tokoh yang memang cinta tanah air, yang mengajarkan akhlak, perilaku, budi pekerti yang luhur, yang tidak hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya fiqih, ataupun memang yang mengajarkan cinta tanah air dan bangsanya. Karena ideologi radikal ini berpotensi pada setiap individu manusia dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Maka kita harus melakukan strategi yang komprehensif yaitu perlawanan semesta yang melibatkan seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara,” ujar mantan Kadensus 88/Anti Teror Polda DIY ini mengakhiri.