Minimalisir Penyebaran Paham Radikal di Garut, Pemkab Garut bentuk Satgas Penanggulangan Terorisme

Minimalisir Penyebaran Paham Radikal di Garut, Pemkab Garut bentuk Satgas Penanggulangan Terorisme

Garut – Menghadapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang tejadi di Kabupaten Garut mengenai adanya 59 orang yang telah di bai’at oleh jaringan kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII), membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Terorisme. Dimana Satgas Peanggulangan Terorisme Kabupaten Garut ini terdiri dari berbagai stakeholder terkait ini sebagai uapay preventif Pemkab dalam meminimalisir penyebaran paham radikal yang ada di Garut.

Hal tersebut dikatakan Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP, pada acara Silahturahmi Kebangsaan dalam Rangka Mencegah Penyebaran Paham Intoleransi dan Paham Radikalisme di Kabupaten Garut bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sekaligus pengukuhan Satgas Penanggulangan Terorisme Kabupaten Garut. Acara tersebut berlangsung di Islamic Center, Kabupaten Garut, Jumat (29/10/2021)

“Satgas ini adalah langkah-langkah preventif dan operasional. Jadi ini melibatkan berbagai pihak, , bukan saja dari pemerintah daerah tapi ada juga dari unsur ulama, perguruan tinggi, berbagai Non-Governmental Organization (NGO) termasuk di dalamnya jika menyangkut anak ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan juga dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” ujar Bupati Garut, H. Rudy Gunawan .

Dikatakannya, apa yang telah dilakukan Pemkab Garut ini sebagai upaya terhadap untuk mencegah penyebaran paham radikal yang diusung kelompok NII tersebut di wilayah Garut. Pihaknya tidak mau sedikitpun ada sesuatu yang beresiko terhadap itu.

“Sedikit mungkin kita luruskan, tapi kita tidak terlalu reaktif karena ada tim yang secara organik yang melakukan ini. Karena tim Satgas ini kan bukan hanya pemerintah daerah, TNI ataupun Polri saja, tapi juga melibatkan semua pihak. Semua melakukan bergotong-royong bersama-sama. Kami ada kesepakatan untuk itu,” tuturnya.

Dijelaskan Rudy Gunawan, dimana dua minggu lalu Pemkab Garut bersama Forkopimda Garut serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut, beserta ormas-ormas Islam di Garut telah sepakat mengadakan suatu kesepakatan, dalam rangka menanggulangi hal-hal yang berhubungan dengan ajaran ajaran atau paham-paham yang termasuk dalam kualifikasi radikalisme.

“Saat itu Kyai Sirojul Munif (Ketua MUI Garut) berada di garis depan untuk membuat Satgas ini. Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari yang waktu itu hadir telah melakukan kesepakatan bahwa kita tidak mentolerir sedikitpun terhadap hal-hal yang berhubungan dengan radikalisme yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Tentunya keberadaan Satgas ini nanti akan meluruskan kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari rahmatan lil alamin. Seperti misalnya ada kelompok yang mengkafirkan atau mengatakan kalau tidak memakai itu dan ini akan masuk neraka, kalau tidak begini dikatakan thogut dan sebagainya.

“Tentunya kita akan bersikap tegas dalam hal ini. MUI bersama ormas Islam dibawahnya sudah dalam keadaan kompak untuk melakukan dan bergandengan tangan bersama pemerintah daerah. Nah untuk TNI dan Polri di mana Polri melakukan langkah-langkah preventif bersama TNI sesuai dengan organnya dan sekarang kita mendapatkan supervisi langsung dari BNPT,” ucapnya

Pihaknya juga menjelaskan, keberadaan Satgas Penanggulangan Terorisme di Kabupaten Garut ini adalah bentuk keseriusan pihaknya dalam rangka menanggulangi masalah itu. Kalau urusan aqidahnya tentunya menjadi urusan MUI. Nanti terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan nya itu adalah urusan Bupati urusan Dandim dan juga urusan Kapolres. Sementara supervisinya ada dari BNPT.

“Yang menjadi kesepakatan semua stakeholder untuk menyelesaikan masalah intoleransi radikalisme dan terorisme dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang dinamakan kearifan lokal di Garut Namun demikian proses penegakan hukum dan sebagainya adalah urusan aparat. Kami juga tidak alergi terhadap itu, silakan. Tapi kami lebih mengedepankan kepada hal-hal yang sifatnya preventif,” kata Rudy Gunawan.

Dan Pemkab Garut pun juga sudah menyiapkan anggaran untuk Satgas tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tapi lebih awal, Satgas ini akan mendapatkan kendaraan operasional terlebih dahulu pada bulan November mendatang dari Pemkab Garut dalam rangka untuk memberikan suatu kontribusi.

“Karena kami di Garut ini mempunyai 421 desa, 21 kelurahan, 42 Kecamatan. Tentunya itu sangat luas sekali dan kami tidak bisa melakukan deteksi kepada 421 Desa tersebut. Sehingga ini merupakan bagian bagaimana kita melakukan upaya-upaya konkret,” ucapnya.

Terkait menganai teori, strategi dan sebagainya setelah pengukuhan Satgas ini maka akan dilakukan pelatihan mengenai bagaimana strategi dalam pelaksanakannya. Dan hal itu tentunya bukan domain dari Pemkab Garut karena pihaknya tidak memiliki keahlian dalam hal itu.

“Yang mempunyai pengetahuan tentang itu adalah tentunya nanti kami akan mengundang dari BNPT, dan juga mungkin dari Dandim dan juga Kapolres untuk memberikan penerangan-penerangan untuk ini. Sedangkan yang menyangkut ajaran atau mengenai apa-apa mungkin nanti dikoordinir oleh MUI,” ujanrya mengakhiri.

Turut hadir pada acara Silaturahmi dan pengukuhan Satgas Penanggulangan Terorisme Kabupaten Garut ini yaitu Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE,MM, Dandim 0611/Garut Letkol CZI Deni Iskandar, Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabakesbangpol) Drs. Wahyudijaya, MSi, Ketua MUI Garut KH Sirojul Munif, para pimpinan Ormas Islam Kabupaten Garut, akademisi yang ada di Kabupaten Garut, NGO seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Garut, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut, beberapa Kepala Desa yang ada di Garut sebagainya.