Kimia Farma Pecat Karyawannya Yang ‘Nyambi’ Jadi Pengumpul Dana Jamaah Islamiyah

Jakarta – PT Kimia Farma (Persero) Tbk akhirnya memecat karyawannya berinisial S yang menjadi terduga teroris sebagai pengumpul dana kelompok Jamaah Islamiyah (JI) ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri pada Jumat (10/9/2021).

Direktur Umum & Human Capital Kimia Farma Dharma Syahputra mengatakan, Kimia Farma tidak mentolerir setiap perilaku atau indikasi perilaku karyawan yang mengarah kepada kegiatan terorisme, radikalisme, dan gerakan separatisme.

“Terkait dengan kasus oknum karyawan yang ditangkap Densus 88 (karena terduga teroris), kami sudah melakukan tidakan tegas dengan melakukan pemecatan terhadap oknum karyawan tersebut,” kata Dharma dikutip dari laman Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Ia mengatakan, pada dasarnya perusahaan dalam setiap proses rekrutmen dan pengembangan karyawan, telah sudah melakukan screening dan melakukan kegiatan edukasi yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan anti radikalisme. Sebagai upaya menghindari kembali terjadinya pemahaman radikal di lingkungan perusahaan, Kimia Farma memastikan proses screening dan kegiatan edukasi tersebut akan terus gencar dilakukan.

“Kami akan terus melakukan hal tersebut untuk memastikan hal ini tidak berkembang,” kata Dharma.

Sementara itu Kementerian BUMN memastikan mendukung langkah yang dilakukan Densus 88 terkait pegawai Kimia Farma yang diduga terlibat dalam tindakan terorisme.

“Kami juga sudah meminta kepada Kimia Farma untuk mendukung apapun yang dibutuhkan oleh aparat untuk mengetahui lebih detail setiap permasalahan ini,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangannya kepada media, Selasa (14/9/2021).

Ia menilai pegawai Kimia Farma yang jadi terduga teroris bukanlah permasalahan sistem perekrutan karyawan di BUMN. Lantaran karyawan Kimia Farma tersebut diketahui merupakan karyawan lama yang kemudian terpapar ideologi radikal.

“Jadi bukan soal perekrutan karyawannya, tetapi kemungkinan karyawan lama Kimia Farma tersebut terpapar ideologi radikal. Jadi kami soal rekrutmen karyawan BUMN terus memperbarui proses-prosesnya dan memang kita ketat terkait soal tersebut,” jelasnya.

Arya memastikan, bahwa tidak ada pemakaian dana CSR perusahaan BUMN yang digunakan untuk mendukung radikalisasi atau tindakan terorisme. Sebab menurutnya, di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir saat ini, telah di buat sistem untuk program CSR sehingga peruntukkannya jelas.

“Dengan sistem ini, kami dapat mengetahui di mana lokasi pemberian CSR dan untuk apa CSR tersebut diberikan. Jadi kalau untuk radikalisasi, kecil kemungkinannya,” kata dia.