Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar di Kemenkumham, Tapi Miliki Dana Operasional Cukup Besar

Jakarta – Khilafatul Muslimin ternyata tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Di sisi lain, Khilafatul Muslimin memiliki dana operasional cukup besar, dan memiliki cabang di seluruh Indonesia.

Hal ini terungkap setelah polisi menangkap pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja di Lampung, Selasa (7/6/2022). Polisi pun memastikan ormas itu ilegal karena tidak terdaftar resmi di pemerintahan.

“Ormas ini kan ada dua. Pertama, ada yang sifatnya perkumpulan. Tapi khusus Khilafatul Muslimin ini tidak terdaftar (di Kemenkumham), tapi ada yayasan,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Hengki mengatakan kantor pusat ormas Khilafatul Muslimin berada di Bandar Lampung. Di lokasi itu, Abdul Qadir ditangkap polisi pada pagi hari tadi sekitar pukul 06.30 WIB.

“Untuk kantor pusatnya di Bandar Lampung, tetapi pendirian ormas yang berbadan usaha itu ada di Bekasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini saling berkaitan dan ini akan kita kembangkan terus dalam proses penyidikan,” ujar Hengki.

Hengki juga mengungkap soal pendanaan operasional Khilafatul Muslimin. Hasil temuan penyidik menemukan adanya angka yang tergolong besar terkait dana operasional ormas tersebut.

“Uang operasionalnya cukup besar. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab jadi proses penyelidikannya lanjut,” tutur Hengki.

Hengki mengatakan proses penyelidikan ormas Khilafatul Muslimin tidak akan berhenti pada penangkapan Abdul Qadir Baraja. Aliran sumber dana ormas tersebut kini bakal diusut penyidik.

“Ke depan kita masih akan kembangkan. Ini organisasi yang cukup besar. Belum lagi kita akan selidiki sumber dana dan sebagainya,” jelas Hengki.

Abdul Qadir Baraja sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan Pasal 59 ayat 4 juncto Pasal 82 ayat 2 UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/tau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ia pun langsung ditahan Rutan Polda Metro Jaya.