Beranda / Berita / Kementerian PPPA dan Pemprov Malut Gelar Forum Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Terorisme

Kementerian PPPA dan Pemprov Malut Gelar Forum Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Terorisme

Ternate – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Pertemuan Forum Koordinasi tentang perlindungan anak dari tindak pidana terorisme dan radikalisme di Kota Ternate.

Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menangani upaya perlindungan anak dari tindak pidana terorisme dan radikalisme.

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian PPPA, Hasan mengatakan, tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di Indonesia menjadi fenomena memprihatinkan.

Pasalnya, fenomena tersebut mengancam tumbuh kembang anak, baik dari sisi kehidupan masyarakat, kepribadian, pemahaman agama, serta nasionalisme.

“Anak banyak terlibat dalam tindak pidana terorisme karena dibujuk, dirayu, didoktrin, dan diajarkan untuk melakukan tindakan radikal serta terorisme oleh orang terdekat, seperti tetangga, guru, teman bermain, bahkan mirisnya oleh oknum orang tua,” kata Hasan di Ternate, sebagaimana dicungkil dari Antara, Kamis (27/6).

Dijelaskannya, ada dua faktor penyebab munculnya paham radikalisme dan tindak pidana terorisme. Pertama adalah faktor internal, seperti minimnya pemahaman anak tentang agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, dan kematangan emosi anak. Kemudian faktor kedua yakni eksternal yang meliputi keluarga, lingkungan, media, kemiskinan, pendidikan.

“Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada sebanyak 500 orang tua yang berada dalam lembaga permasyarakatan karena terlibat tindak pidana terorisme,” ujar Hasan.

“Sebanyak 1.800 anak dari pelaku terorisme tersebut mengalami stigmatisasi dan pelabelan, berupa pengucilan, diskriminasi, dilarang bergaul, bahkan ada yang dikeluarkan dari sekolah. Umumnya mereka mengalami trauma sehingga perlu mendapat pembinaan, pendampingan dan pemulihan,” tambahnya lagi.

Kementerian PPPA, lanjut Hasan, sangat berharap dengan adanya kebijakan tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara bisa mengoordinasikan dengan baik bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tentang BEM

Baca Juga

BNPT Gelar Rakor Antar Aparat Penegak Hukum di Lampung untuk Sinergikan Penanganan Terorisme

Bandar Lampung – Ancaman terorisme masih menjadi ancaman yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Tak …