Beranda / Berita / Kemensos Tidak Bertanggung Jawab Tangani Simpatisan Terorisme dan ISIS

Kemensos Tidak Bertanggung Jawab Tangani Simpatisan Terorisme dan ISIS

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan tidak bertanggung jawab pada penanganan terorisme termasuk eks simpatisan ISIS.

”Kemensos tidak memiliki tugas dan fungsi melaksanakan program bagi kaum radikal yang sebagian di antaranya para simpatisan teroris maupun ISIS,”” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos Sonny W. Manalu, dikutip Wartakota, Sabtu (22/6).

Dikatakan, sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kemensos menangani 27 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun, simpatisan terorisme maupun ISIS tidak termasuk di dalamnya. Sehingga secara kelembagaan Kemensos tidak diamanatkan melaksanakan program penanganannya.

Menurutnya, keterlibatan Kemensos terhadap penanganan simpatisan terorisme dan ISIS yang merupakan warga negara Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri, hanya atas dasar kemanusiaan. Para simpatisan terorisme dan ISIS ditampung sementara di Rumah Perlindungan Sosial sembari menunggu proses pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing.

Tanggung jawab dan pembiayaan pemulangan setiap simpatisan kelompok terorisme maupun ISIS, baik dari luar negeri maupun pemulangan ke daerah asal, bukan tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial. Akan tetapi merupakan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

“Mereka yang ditampung di Rumah Perlindungan Sosial milik Kemensos adalah anak-anak dan wanita. Penampungan sementara hanya berlangsung selama dua minggu hingga satu bulan, tergantung kondisi dan keadaan anak-anak dan wanita tersebut,” tambah Sonny.

Selama dalam penampungan, Kemensos memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial dasar kepada simpatisan terorisme dan ISIS. Sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik dan membaur dengan masyarakat saat kembali ke daerah asalnya.

Sementara itu, program deradikalisasi adalah program yang diinisiasi BNPT bagi kelompok radikal dalam rangka mengembalikan mereka ke ideologi kebangsaan, yakni Pancasila dan UUD 1945 beserta Bhinneka Tunggal Ika.

Semenjak 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemensos untuk melakukan rehabilitasi sosial bagi eks-narapidana teroris setelah mereka selesai menjalani masa tahanan. Dasar Kemensos melibatkan diri ikut menangani eks-narapidana teroris dikarenakan mereka termasuk dalam jenis PMKS sebagai Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP).

”Hingga saat ini, Kemensos berhasil menangani sebanyak 100 orang BWBP yang meliputi 45 eksnapiter di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, 35 eksnapiter di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan 18 eksnapiter di Lamongan, Provinsi Jawa Timur,” ungkap Sonny Manalu.

Tentang HP HP

Baca Juga

BNPT Gelar Rakor Antar Aparat Penegak Hukum di Lampung untuk Sinergikan Penanganan Terorisme

Bandar Lampung – Ancaman terorisme masih menjadi ancaman yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Tak …