DPR RI Minta Kepolisian dan PPATK Tak Hanya Lacak Tapi Bisa Mencegah Pendanaan Terorisme

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta tidak hanya melacak, tetapi bisa mencegah praktik-praktik pendanaan terorisme. Permintaan itu disampaikan karena faktanya masih banyak praktik pengumpulan dana untuk kegiatan mengarah ke terorisme, seperti pengungkapan dana lebih dari Rp2,3 Miliar di kantor Khilafatul Muslimin.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (13/6/2022). Pernyataa itu sekaligus merespons hasil koordinasi Polri dan PPATK dalam melacak aliran dana Khilafatul Muslimin dari luar negeri.

“Saya harap dengan data yang lengkap yang dimiliki Densus 88 maupun PPATK bukan hanya untuk melakukan pelacakan saja, namun bisa melakukan pencegahan,” kata

Ia menilai, pencegahan diperlukan agar aliran dana mencurigakan yang masuk dan diperuntukkan untuk organisasi-organisasi terorisme di Indonesia bisa dideteksi.

Menurutnya, kerja sama antara Polri dan PPATK sangat diperlukan, mengingat tindak pidana terorisme di Indonesia sudah semakin canggih.

“Kita tahu, perkembangan zaman memungkinkan terjadinya transaksi ilegal antar negara yang sangat membahayakan. Karenanya sinergi seperti ini sangat diperlukan. Jadi teroris canggih, namun polisi dan PPATK lebih canggih,” ujar politikus NasDem itu.

Sebelumnya, berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana Khilafatul Muslimin dari luar negeri.

“Itu masih didalami, karena Polri tidak bisa bekerja sendiri ketika menyangkut masalah aliran dana. Kita harus bekerja sama dengan PPATK,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/6).

Dedi mengatakan pelacakan aliran dana tersebut tak bisa dilakukan oleh Korps Bhayangkara sendiri. Ada beberapa institusi lain yang memiliki kewenangan tersebut.

Menurut Dedi, Polri memiliki database yang kuat untuk dapat menelusuri keuangan kelompok tersebut.

“Tim dari Densus pun karena memiliki data base yang sangat kuat juga pasti akan mendalaminya,” tambah dia.

Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya melakukan pendalaman terhadap 23 kantor wilayah Khilafatul Muslimin yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Iya betul semuanya didalami, ada 23 kantor wilayah kelompok Khilafatul Muslimin itu lagi di dalami oleh teman-teman, baik dari Polres, Polda, termasuk backup Mabes Polri, Densus 88 dalam rangka kasus tersebut,” kata Dedi.