Dihadapan Pegawai Bio Farma, Kepala BNPT : Virus Intolerasi, Radikal, Terorisme lebih berbahaya dari Virus Covid-19

Bandung – Meski sama-sama bisa mematikan, namun keberadaan virus intoleransi, radikalisme terorisme dianggap lebih berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia ini dibandingkan dengan virus Covid-19 yang ada di berbagai belahan di dunia.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH, saat memberikan pembekalan bertema “Mewaspadai Bahaya Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme beserta Upaya Pencegahannya” dihadapan pegawai PT Bio Farma (Persero). Acara yang diselenggarakan secara hybrid di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung pada Rabu (12/1/20222) ini diikuti lebih dari 1.000 pegawai PT Bio Farma melalui daring.

“Nah, virus intoleransi, radikal terorisme ini lahir di masyarakat jauh lebih awal dari virus Covid-19. Berakhirnya virus intoleransi, radikalisme terorisme ini entah kapan kita tidak tahu. Jadi tidak ada jaminan tahun ini virus intoleransi, radikalisme terorisme ini bisa selesai seperti virus Covid-19 yang insya allah akan selesai,” ujar Komjen Pol. Boy Rafli Amar.

Lebih lanjut Kepala BNPT mengganalogikan, kalau virus Covid-19 ini pegawai BUMN holding di bidang farmasi seperti Bio Farma ini sudah menemukan vaksinnya dan sudah mendistribusikan ke masyarakat. Bahkan hingga saat ini masyarakat telah mendapatkan herd immunity meski saat ini ada jenis atau varian baru yaitu omicron.

“Artinya virus Covid-19 insya allah sebentar lagi bisa teratasi, berkat vaksin-vaksin dan obat obatan yang dibuat oleh jajaran Bio Farma dan perusahaan-perusahan BUMN holding farmasi dan anak perusahaanya.
Jadi pandemi teratasi dan situasi tekendali. Bahkan pandemi ini mungkin akan menjadi endemi dan masyarakat akan hidup normal walaupun protokol kesehatan tetap dijalankan,” ucap alumni Akpol tahun 1988 ini.

Namun kalau virus intoleran, radikal terorisme ini menurut Kepala BNPT, pandeminya kemungkinan masih akan terus berlanjut dalam beberapa waktu kedepan dan tidak tahu berapa tahun lagi akan selesaninya. Yang mana hal itu menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

“Celakanya virusnya mirip seperti virus Covid-19, bisa menular kepada semuanya baik itu pejabat, non pejabat, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, tua dan muda. Semuanya bisa kena. Dan sudah terbukti dari mereka-mereka yang terkena virus ini sudah ada yang berurusan dengan hukum, sudah ada yang dihukum mati, sudah ada yang terpapar tapi belum tersentuh hukum hingga hari ini dan masih ada yang dikejar-kejar oleh aparat keamanan,” kata mantan Waka Lemdiklat Polri ini.

Untuk itulah menurut Kepala BNPT bagaimana masyarakat bangsa ini dapat meningkatkan ketahanan imunitas atau herd immunity bagi masyarkat Indonesia dari ancaman virus virus intoleransi, radikalisme terorisme ini. Seluruh elemen bangsa ini harus terus mengupayakan vaksin dalam menghadapi virus intoleransi, radikal dan terorisme agar masyarakat bangsa ini tidak terpapar virus tersebut.

“Vaksinnya tidak sulit, tidak ada hargannya seperti vaksin Covid-19, karena ini sudah dikasih warisan oleh nenek moyang atau faunding father bangsa ini. Jadi kita tidak perlu membuat vaksin baru lagi, tidak usah. Karena vaksin itu sudah menjadi identitas kearifan nasional dan jati diri bangsa ini yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara. Jadi sudah tersedia. Tinggal masalahnya mau atau tidak kita pakai vaksin itu,” kata mantan Kapolda Papua ini.

Untuk itu menurutnya, BNPT terus berupaya mencegah dengan berikhtiar untuk mengajak semua pihak, semua elemen bangsa agar tidak lupa dengan apa yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia atau menjadi identitas nasional yakni UUD 1945 itu tadi sebagai konstitusi negara.

“Nah UUD 1945 itulah yang menjadi kostitusi negara yang telah mengakomodir berbagai keberagaman yang ada di negara kita. Karena di dalam UUD 1945 itu ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, sember daripada sumber hukum, landasan filosofis dan sebagai landasan moral Republik Indonesia,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Karena di dalam UUD 1945 itu semauanya sudah diatur lengkap seperti kehidupan dalam beragama, tetang cara berdemokrasi, tentang hak asasi manusia, tentang bela negara, tentang pertahanan keamanan.

“Kita yakinkan bahwa UUD 1945 itu menjadi salah satu vaksin selain Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya. .

Karena itulah menurutnya, penting sejak dini seluruh masyarakat bangsa ini membentengi diri dengan wawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta wawasan keagamaan yang moderat dan toleran sebagai daya tangkal sekaligus vaksin dari pengaruh paham intoleran, radikalisme dan terorisme.

“Karean terorisme ini tumbuh subur di tengah masyarakat yang penuh dengan segregasi dan konflik sosial. Sebaliknya, terorisme tidak akan pernah hidup dan menemukan ruangnya di tengah masyarakat yang menghargai perbedaan dan saling mengikat diri dalam komitmen perjanjian luhur bangsa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT juga menerangkan bahwa BNPT akan mengusung konsep pentahelix dalam kebijakan penanggulangan terorisme. Artinya, penanggulangan terorisme akan lebih melibatkan kerjasmaa dan kolaborasi multipihak, mulai unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media hingga pelaku seni.

Konsep multipihak ini akan menggunakan seluruh potensi nasional dalam membentuk kekuatan nasional melawan ideologi radikalisme dan terorisme guna menjaga generasi saat ini dan generasi yang akan datang.

“Pentahelix ini artinya multipihak. Ini menandakan tantangan dalam menghadapi terorisme berada di semua lini. Kita kembangan terus penetrasi kita ke semua pihak. Tidak ada yang kebal akan ideologi terorisme. Semua pihak harus melawan ideologi terorisme,” ujar Kepala BNPT mengakhiri.

Dalam kunjungannya ke Bio Farma, Kepala BNPT tampak didampingi Sekertaris Utama (Sestama) Mayjen TNI Dedi Sambowo, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Nisan Setiadi, SE, Deputibidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Ibnu Suhendro, S.Ik, Direktur Pencegahan Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM, Direktur Deradikalisasi, Prof. Dr. Irfan Idris, MA.

Selain itu tampak pula Direktur Kerjasama Regional Brigjen Pol Kris Erlangga, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI), Laksma TNI Joko Sulistyanto, SH, MH, Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas, Bangbang Surono, Ak, MM, Direktur Penegakan Hukum, Kombes Pol Hando Wibowo, S.IK dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko.