Diduga Terlibat Pendanaan Terorisme, Komisi VIII DPR RI Minta Cabut Izin ACT

Jakarta – Komisi VIII DPR RI meminta kepada pemerintah agar mencabut izin lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) bila terbukti selewengkan dana umat dengan terlibat pendanaan terorisme dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terlarang, dan kepentingan oleh ACT. Temuan itu sudah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Untuk diketahui, tagar-tagar seperti ‘aksi cepat tilep’ dan ‘jangan percaya ACT’ bermunculan usai laporan majalah Tempo keluar. Laporan utama itu bertajuk ‘Kantong Bocor Dana Umat’ terkait ACT.

“Sekarang dengan begini supaya pihak aparat keamanan untuk lakukan penyelidikan dan bahkan kalau perlu ini dijadikan sebagai tindak pidana yang perlu dihukum,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Marwan mengatakan harus ada izin pengelolaan dana yang dikumpulkan suatu lembaga untuk kegiatan kemanusiaan dan keagamaan. Kementerian Sosial (Kemensos) harus diikutsertakan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut.

“Kita sudah bolak balik mengingatkan ke berbagai pihak termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Sosial tentang kelompok atau lembaga yang melakukan pengumpulan dana itu kan harus ada seizin Kemensos sebetulnya,” ujar Marwan.

Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana, Marwan juga meminta untuk dilakukan audit kepada lembaga-lembaga yang melakukan pengelolaan dana umat.

“Yang kedua, harus ada audit terhadap perjalanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga. Bukan hanya ACT ya,” kata Marwan.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Luqman Hakim meminta aparat kepolisian turun tangan. Menurutnya, pengusutan dilakukan agar tidak ada penyelewengan dana umat di lembaga lain.

“Polisi perlu melakukan langkah-langkah hukum untuk membuka tabir dugaan penyelewengan dana bantuan bencana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh ACT,” ujar Luqman.

“Proses hukum ini penting agar menjadi pelajaran bagi lembaga-lembaga filantropi lainnya sehingga tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama. Bila benar terjadi penyelewengan, menurut saya, pimpinan ACT harus dijatuhi hukuman pidana, karena telah merugikan masyarakat banyak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Luqman berharap pemerintah menyempurnakan regulasi untuk mengatur lembaga-lembaga filantropi. Hal itu, katanya, dilakukan agar ada pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang telah dikumpulkan.

“Kasus ACT ini, saya harap juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi. Sehingga, ke depan, tidak mudah bagi pihak-pihak mengumpulkan dana masyarakat atas nama bencana dan kemanusiaan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,” imbuh Luqman.

Pernyataan lebih tegas diucapkan anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq. Ia meminta pihak kepolisian menindak tegas semua petinggi Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

“Ini tidak bisa dibiarkan harus dilakukan tindakan tegas negara atau aparat hukum,” kata Maman.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta pihak berwajib untuk mencabut izin Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

“Kepada pihak berwenang pemerintah untuk mencabut izin ACT, karena dana umat sudah diselewengkan,” ujarnya.

Maman menilai, kasus ACT tersebut sangat memalukan bantuan atas nama agama dan kemanusiaan ternyata diselewengkan untuk kebutuhan pribadi.

Saat dimintai konfirmasi mengenai keriuhan berbentuk tagar di media sosial tersebut, manajemen ACT mengatakan sedang membahas langkah terbaik berkaitan dengan pemberitaan majalah Tempo.

“Saat ini manajemen ACT sedang membahas dan mempersiapkan penanganan terbaik terkait pemberitaan media (Tempo),” ujar Head of Public Relation ACT Clara.

Clara meminta doa agar ACT bisa mengatasi masalah tersebut. Dia juga turut menyinggung perihal ujian di tengah tahun politik.

“Mohon doa tulus teman-teman sekalian agar kami dapat senantiasa mengelola amanah secara profesional, di tengah banyaknya ujian yang sedang dihadapi lembaga di tahun-tahun politik saat ini,” ujarnya.