Cegah Radikalisme, Pemkab Bandung berencana buat Perda Anti Radikalisme

Soreang – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berencana untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) anti radikalisme dan Intoleransi. Hal ini sebagai upaya mencegah paham radikalisme masuk ke Kabupaten Bandung sekaligus sebagai antisipasi terhadap warga Kabupaten Bandung agar tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriatna usai Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) RI bersama Forkopimda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kabupaten Bandung. Acara tersebut digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung di Soreang, Kamis (13/1/2022) siang.

“Kedepan, saya pun sepakat untuk membuat Perda (anti radikalisme) karena bagaimanapun regulasi ini sangat penting sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah selanjutnya,” ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Dadang Supriatna mengungkapkan, jika melihat semua orang berpotensi untuk menjadi intoleran dan radikal, tentunya harus di awali dengan langkah langkah regulasi untuk dijadikan acuan. “Kita akan berunding dengan ketua DPRD Kabupaten Bandung, dan kita akan adakan kajian akademisi atau kajian dari sektor daerah lainnya, sehingga kita bisa mengeluarkan Perda,” ungkap Kang DS panggilan akrab Bupati Bandung.

Menurut kang DS, peran RT, dan RW sangat besar dalam upaya pencegahan munculnya gerakan radikal dan terorisme. “Saya sudah tingkatkan insentif RT dan RW. Maka saya berharap para pengurus RT dan RW harus menjadi ujung tombak dalam mendeteksi berbagai kerawanan sosial sejak dini, dan mengawasi lingkungan, 1×24 jam tamu wajib lapor,” ujarnya.

Kang DS menjelaskan, melihat luasnya wilayah dan padatnya jumlah penduduk, di satu sisi Kabupaten Bandung memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Namun demikian, di sisi lain, dengan kondisi tersebut dimungkinkan terjadinya konflik serta gangguan keamanan dan ketertiban, seperti ancaman terorisme.

“Permasalan di Kabupaten Bandung dapat dipetakan sebagai berikut. Bidang ideologi adalah adanya gerakan radikal kanan dan radikal kiri. Dalam bidang politik, terdapat konflik Pemilu atau Pilkada dan terjadinya protes atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah,” terang kang DS.

Saat ditanyakan terkait Kawasan Terpadu Nusantara (KTN), Kang DS menyebut adanya KTN untuk eks napi terorisme tersebut efektif untuk untuk proses deradikalisasi. Dikatakan Dadang, hal tersebut dikarenakan setelah mantan napi terorisme keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka bisa mendapatkan pembinaan lanjutan.

“KTN dinilai ampuh dalam menurunkan aksi teror di Indonesia lewat peningkatan kesejahteraan sebagai bentuk soft approach penanggulangan terorisme dengan pemerataan pembangunan dan transformasi nasional,” katanya.

KTN bertujuan memacu kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kemandirian) sehingga dapat meminimalisasi gerakan radikal terorisme

“Diharapkan keberhasilan pendirian KTN ini nantinya akan menciptakan perubahan mindset dan kemandirian masyarakat,” imbuh Dadang.

Pihaknya akan berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait, dan apabila sudah mendapatkan lokasinya maka akan di sampaikan ke BNPT.

Saat memberikan sambutan, Kang DS itu juga memaparkan potensi masalah di bidang keamanan, Bupati juga memaparkan terjadinya penangkapan kelompok teror, berbagai aksi kriminal dan konflik yang dipicu SARA, juga menjadi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung.

Selain memaparkan segala permasalahan yang dihadapi, Kang DS juga menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tersebut.

“Kita tingkatkan pendeteksian dini diikuti lapor cepat, sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini pula,” ujar Kang DS.

Sementara untuk mencegah berkembangnya radikalisme di wilayahnya, melalui Badan Kesbangpol, Pemkab Bandung juga rutin melaksanakan kegiatan penguatan ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara, bersama berbagai forum masyarakat yang ada.

“Kegiatan tadi dilaksanakan, karena radikalisme merupakan akar dari terorisme, sehingga upaya pencegahan lebih didahulukan ketimbang penindakan. Dengan kata lain, meminimalisir akar terorisme jauh lebih utama ketimbang penindakan,” lanjut Kang DS.

Kang DS pun menyambut baik Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan yang digelar BNPT bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat serta Agama. “Kami mengapresasi jajaran Forkopimda, Kominda, Tokoh masyarakat dan agama serta pimpinan organisasi di Kabupaten Bandung yang telah berperan aktif dan berkontribusi dalam menjaga kondusifitas dan ketahanan wilayah,” ujarnya.

Selain kang DS, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung yang hadir dalam silaturahmi dan dialog tersebut yakni Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, Kapolres Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Dandim 0624/Kab Bandung Letkol Arh Dharma Noviang Jaya, Ketua MUI, unsur pemuda serta tokoh masyarakat dan agama lainnya di Kabupaten Bandung.