Cegah Radikal Terorisme, BNPT-Pemprov Jabar terus Perkuat Kolaborasi dalam Merawat Pancasila

Bandung – Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah. Untuk itu dalam merawat Pancasila tentunya juga perlu berkolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Karena dengan bisa saling berkolaborasi dan bekerjasama maka segala macam potensi yang bertentangan dengan ideologi negara dapat terkikis.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, kepada wartawan usai acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan BNPT RI bersama Forkopimda dan Kesbangbol se-Jawa Barat dalam rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Provinsi Jawa Barat. Acara tersebut digelar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (12/1/2022).

“Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia telah memiliki ideologi negara yakni Pancasila yang tentunya perlu kolaborasi dan ikhtiar bersama agar segala potensi berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara (berpaham radikal terorisme) bisa dieliminasi,” ujar Komjen Pol. Boy Rafli Amar.

Menurutnya, ideologi radikal terorisme ini merupakan suatu paham yang menganut kekerasan sebagai tindakan benar. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tetap teguh pada nilai luhur bangsa, khususnya Pancasila.

“Karena ideologi terorisme itu adalah ideologi yang berbasis kekerasan, yang akhirnya bisa memapar masyarakat kita, siapa saja bisa terpapar. Mau itu tua, muda, TNI-Polri, ASN juga bisa terpapar. Diharapkan masyarakat tetap teguh menjaga nilai luhur bangsa kita,” kata mantan Waka Lemdiklat Polri ini.

Lebih lanjut alumni Akpol tahun 1988 ini menjelaskan, untuk mencapai hal tersebut pihaknya mendiskusikan dan membahas rencana program yang berkaitan dengan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. “Karena salah satu lokasi, Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang disusun BNPT ada di Jawa Barat yakni di Kabupaten Garut,” ujanrya.

Pihaknya juga akan mengembangkan narasi dalam rangka kontra propaganda jaringan terorisme dengan narasi yang menyampaikan pesan ke-Indonesiaan. Karena dirinya juga tidak ingin generasi muda bangsa ini bebas mengakses informasi melalui media sosial yang pada akhirnya memilih narasi yang jauh dari nilai luhur bangsa ini.

“Dan upaya mencegah di media sosial juga perlu dilakukan. BNPT bersinergi dengan komunitas dalam rangka menyusun konten kreatif, yang bertema bagian dari NKRI. Kami juga punya Duta Damai (Dunia Maya). Selain itu juga, penutupan akun yang sifatnya radikalisme telah dilakukan secara berkesinambungan oleh pihak Kominfo, karena hal itu sudah diatur oleh hukum, melalui UU No 11 tahun 2008 (ITE),” kata mantan Kapolda Papua ini.

Untuk itulah menurutnya, penanganan paham radikal dan terorisme ini perlu dilakukan dengan konsep penanggulangan berbasis semangat atau berpola Pentahelix dengan melibatkan berbagai pihak, yakni melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha termasuk juga kalangan media..

“Kenapa media ? Karena di era digitalisasi seperti sekarang ini paham radikal terorisme tersebut mudah tersampaikan ke generasi muda yang dalam kondisi labil dan serba ingin tahu,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Karena itu dirinya tidak ingin generasi muda bangsa ini dengan bebasnya mendapatkan informasi di sosial media, yang pada akhirnya memilih narasi yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, Kaloborasi dengan pentahelix bahwa tidak ada tempat untuk ideologi lain selain Pancasila.

“Kita tidak ingin adanya ideologi yang berbasis kekerasan. Kita inginkan masyarakat tetap teguh kepada nilai-nilai bangsa Pancasila,” ujar perwira tinggi yang juga pernah menjabat sebagaiKapolda Banten ini.

Oleh sebab itu dirinya mengatakan kalau kedatangannya ke Jawa Barat ini untuk melakukan silaturahim kebangsaan dengan Kepala Daerah serta Forkopimda terkait penanganan isu radikalisme dan terorisme ini kedepannya. Dimana intinya untuk meningkatkan iktiar dalam merawat kebinekaan bangsa ini dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya potensi intoleransi, radikalisme dan terorisme

“Kita silaturahmi kebangsaan dengan Gubernur Jabar dan unsur Forkompinda. Nanti ada koordinasi lanjutan, implementasi dari kerja sama kita, yang intinya penguatan bersama. Karena perlu kolaborasi. Pemerintah daerah mitra bersama, koordinasi harus lebih intens. Dengan pertemuan ini akan ada hal yang konkret,”ungkap Kepala BNPT mengakhiri.

Dalam silaturahmi tersebut Kepala BNPT didampingi yakni Sekertaris Utama (Sestama) Mayjen TNI Dedi Sambowo, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Nisan Setiadi, SE, Deputibidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Ibnu Suhendro, S.Ik, Direktur Pencegahan Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM, Direktur Deradikalisasi, Prof. Dr. Irfan Idris, MA, Direktur Kerjasama Regional Brigjen Pol Kris Erlangga, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI), Laksma TNI Joko Sulistyanto, SH, MH, Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas, Bangbang Surono, Ak, MM, Direktur Penegakan Hukum, Kombes Pol Hando Wibowo, S.IK dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko.

Dari unsur Forkopimda yakni Gubenur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil, Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman, Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Kuat Budiman, S.Ip, Kabinda Jawa Barat, Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto, Asisten Intelijen Kejati Jawa Barat, Sugeng Hariadi, SH, serta unsur-unsur Kesbangpol se-Jawa Barat.