BNPT Deklarasi dan Ikrarkan Reformasi Birokrasi

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendeklarasikan peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap pejabat eselon I, II, III, IV hingga seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di jajaran BNPT. Acara tersebut digelar di kantor perwakilan BNPT yang ada di salah satu Gedung Kantor Kementerian, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ketua Panitia Pelaksana, Brigjen Pol. Drs. Herwan Chaidir yang juga bertindak sebagai Ketua Pokja Program Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi BNPT dalam laporan pelaksanaan kegiatannya menjelaskan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan rangkaian rencana aksi dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh BNPT.

“Rencana aksi tersebut meliputi deklarasi tim reformasi birokrasi, pemenuhan kelengkapan dokumen dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja mencapai 70 %, peningkatan kualitas kegiatan dan evidence program reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan, dan merealisasikan program reformasi birokrasi yang belum dilaksanakan,” ujar Brigjen Pol. Drs. Herwan Chaidir.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Perlindungan BNPT ini mengatakan bahwa, sejak tahun 2010 pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional yang saat ini telah memasuki tahap kedua.

Hal tersebut ditandai dengan disusunnya road map reformasi birokrasi 2015-2019 melalui permenpan no. 11 tahun 2015. Dalam road map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

“Ketiga sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan sebagai target capaian reformasi birokrasi pada tahun 2019 tersebut yakni pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel; kedua, birokrasi yang efektif dan efisien; dan yang ketiga,birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas,” ujar alumni Akpol 1987 ini.

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi Kasub Detasemen Bantuan Densus 88/Anti Teror Polri ini berharap hasil yang dapat dicapai dari kegiatan ini yakni dapat terbentuknya tim reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di bnpt dengan baik.

“Sehingga mampu terbangunnya komitmen dan kerjasama antara tim reformasi birokrasi dengan pelaksana tugas pokok dan fungsi di bnpt serta terpenuhinya dokumen dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi pada bulan Februari 2017 nanti,” ujar mantan Kapolres Gorontalo ini mengakhiri.

Acara tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, penandatanganan deklarasi tim reformasi birokrasi dan penandatanganan dokumen penetapan kinerja BNPT.

Selain dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol. Drs Suhardi Alius, MH untuk meresmikan terbentuknya tim reformasi birokrasi BNPT tersebut, turut hadir pula dalam acara tersebut yakni Menteri Koordinaor bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn). Wiranto, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Kepala BPKP, Ardan Adiperdana serta Asisten Deputi bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kemen PAN dan RB, Ronald Andrea Annas.