BNPT dan Bakamla MoU Ancaman Terorisme di Wilayah Maritim

BNPT dan Bakamla MoU Ancaman Terorisme di Wilayah Maritim

Jakarta – Indonesia adalah negara kepulauan. Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut atau maritim. Karena itu, potensi ancaman terorisme melalui maritim ini sangat besar.

Hal itulah yang membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Kemanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Gedung Bakamla RI, Jakarta, Senin (20/6/2022).

“BNPT dan Bakamla pada hari ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dengan tujuan meningkatkan peran BNPT dan Bakamla sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing,” jelas Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

BNPT melihat MoU ini sangat penting dalam upaya nyata menjaga keamanan maritim dari ancaman terorisme. Sejumlah ancaman terorisme tersebut di antaranya serangan terorisme maritim perbatasan laut dan FTF (Foreign Terorist Fighter) yang memasuki wilayah Indonesia.

“Keamanan maritim merupakan pilar penting perdamaian, kemungkinan terjadinya serangan terorisme maritim perbatasan laut mengancam aset strategis bangsa. Selain itu, juga kerap digunakan FTF (Foreign Terorist Fighter) memasuki wilayah Indonesia. Inilah ancaman yang mengancam kedaulatan bangsa,” jelas Boy.

Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. menyambut baik adanya Nota Kesepahaman ini. Baginya kerja sama ini dapat menjadi dasar pencegahan terorisme secara sistemik.

“Kerja sama yang disepakati hari ini akan menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita dalam upaya mencegah terorisme secara sistemik,” ujar Aan Kurnia.

Ada pun beberapa ruang lingkup dari nota kesepahaman ini adalah pertukaran data dan informasi, pengawasan paham radikal terorisme di wilayah perbatasan dan terdepan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNPT dan Bakamla