BNPT Apresiasi Pemkab Garut yang telah membentuk Satgas Penanggulangan Terorisme

BNPT Apresiasi Pemkab Garut yang telah membentuk Satgas Penanggulangan Terorisme

Garut – Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Terorisme. Dimana Satgas tersebut terdiri dari berbagai stakeholder, bukan saja dari Pemkab ataupun jajaran Forkopimda Garut saja, namun juga terdiri dari unsur ulama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Garut dengan berbagai ormas dibawahnya, perguruan tinggi dan berbagai Non-Governmental Organization (NGO) lainnya.

Hal tersebut dikatakan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM, pada acara Silahturahmi Kebangsaan dalam Rangka Mencegah Penyebaran Paham Intoleransi dan Paham Radikalisme di Kabupaten Garut sekaligus pengukuhan Satgas Penanggulangan Terorisme Kabupaten Garut. Acara tersebut berlangsung di Islamic Center, Kabupaten Garut, Jumat (29/10/2021)

Pembentukan Satgas oleh Pemkab Garut ini menurut saya ini langkah fundamental, langkah strategis dan bisa jadi langkah sejarah. Karena mungkin di daerah lain sebelumnya belum pernah ada. Ini menunjukkan bahwa langkah ini memang untuk strategi penanggulangan secara holistik mulai dari hulu. Menangani ideologinya nanti oleh pak Ketua MUI bersama para kyai, para ulama dan lain sebagainya Kemudian yuridisnya ditangani oleh Kapolres kemudian yang lainnya juga ada Pak Dandim dan lain sebagainya,” ujar Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid

Namun demikian Direktur Pencegahan BNPT menggaris bawahi bahwa ini adalah virus ideologi yang bisa menimpa atau memapar terhadap siapa saja, baik itu orang sipil, pemuda, pelajar, ASN, bahkan tidak menutup kemungkinan TNI dan Polri.

“Jadi siapapun mereka yang terpapar harus menjadi korban. Ini seperti halnya narkoba. Jadi yang kita kita salahkan itu bandarnya atau orang yang meradikalisasi itu yakni tokoh-tokohnya. Sehingga itu nanti yang akan dilakukan proses hukum,” ujarnya

Lebih lanjut mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri ini menjelaskan, dalam menyelesaikan pencegahan paham radikal terorisme oleh Satgas Penanggulangan Terorisme ini ada tiga upaya yang harus dilakukan.

“Yang pertama secara ideologis. Nanti ada dari MUI atau baik pusat maupun daerah. Ada fatwa yang mendukung untuk itu, bahwa aliran yang digulirkan atau disebarkan oleh kelompok tersebut sudah benar-benar sesat dan menyesatkan. Nanti akan ada yang mengkaji sendiri,” ujar alumni Akpol tahun 1989 ini.

Kemudian yang kedua dari segi yuridis. Dimana hal tersebut tentunya akan dilakukan oleh jajaran Polres Garut dalam penegakkan hukum. “Tentunya nanti pak Kapolres akan melakukan secara objektif dan proporsional serta profesional. Tetapi hal ini nantimya akan dilakukan secara smooth, supaya tidak gaduh,” ujar mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini

Sedangkan upaya yang ketiga adalah dengan cara-cara sosiologis yaitu bagaimana bahwa menjadikan radikalisme itu menjadikan common enemy atau musuh bersama dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Indonesia.

“Dan kami yang di pusat, di BNPT sebagai badan yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan, maka kami akan mengkoordinasikan dengan segenap Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk bisa menerbitkan regulasi yang mengakar, yang fundamental yaitu dilarangnya semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Ini agar supaya pembangunan yang ada di negeri ini situasi bisa stabil sehingga kita bisa membangun,” ucapnya.

Karena selama ini menurutnya belum ada regulasi atau payung hukum yang terkait larangan terhadap ideologi yang mengatasnamakan agama yang bertentangan dengan Pancasila itu. Karena yang ada baru Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 yang merupakan turunan dari pada undang-undang dari pada TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 yaitu larangan terhadap ideologi komunisme, marxisme dan leninisme.
“Sehingga makanya kalau kalau ada orang teriak-teriak Khilafah, teriakkan dirikan Syariah, teriak ganti sistem negara, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Karena belum ada larangan terhadap ideologi radikal kanan yang mengatasnamakan agama seperti kapitalisme, sekularisme, liberalisme yang bisa memunculkan radikalisme. Yang ada baru yang radikal kiri. seperti komunisme, marxisme dan leninisme,” katanya menjelaskan.

Dan menurutnya hal ini kalau dibiarkan tentunya berbahaya. Karena kategori indeks potensi radikalisme di seluruh Indonesia berdasarkan hasil survey di tahun 2020, ada sebanyak 12,2% dari seluruh penduduk Indonesia yang 274 juta jiwa. Hal itu terlihat dari tiga indicator. Yang pertama, sudah anti Pancasila, pro Khilafah dan pro separatis.

“Yang kedua dia berdikap intoleran dan eksklusif. Kemudian yang ketiga, dia anti budaya dan anti kearifan lokal keagamaan. Anti disini bukan berarti tidak. Karena yang namanya tradisi itu adalah ikhtilaf. Anti disini ada sikap membenci dengan menjustifikasi bid’ah, sesat, kafir dan sebagainya. Karena dalam, konteks radikal terorisme yang mengatasnamakan agama, akar masalahnya adalah ideologi takfiri, yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda,” ujarnya

Namun demikian menurut mantan Kapolres Jembrana ini, fenomena yang terjadi di Garut beberapa waktu terakhir ini dengan adanya 59 orang yang dibai’at oleh organisasi Negara Islam Indonesia (NII) yang mengusung system ideologi Khilafah ini belum masuk dalam kategori teroris.

“Belum. Ini baru yang indikasi tadi yang Indeks potensi radikal tadi. Kalau mereka sudah masuk dalam jaringan teror, JI, JAD, MIT dan lain sebagainya ditandai dengan melakukan it’dad dengan melakukan latihan latihan perang, sumpah ba’iat dengan kelompok jaringan teror atau Ustaz nya, lalu dari hasil analisa penyidik Densus 88/Anti teror akan ditentukan apakah ini sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme dan berpotensi akan melakukan aksi teror atau belum. Kalau sudah maka akan dilakukan penangkapan yang namanya preventif strike yakni ditangkap dan ditindak untuk mencegah,” katanya menjelaskan..

Oleh sebab itu menurutnya, dibentuknya Satgas Penanggulangan Terorisme di Kabupaten garut ini adalah langkah strategis untuk mengcover sebelum munculnya regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dirinya berharap daerah lain di Indoenesia harus bisa meniru untuk membentuk Satgas serupa

“Harus. Harus meniru Garut. karena Kenapa ? ini tadi yang 12,2% itu menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi Garut itu mungkin karena ada nilai historis, ada nilai sejarah dulu Ciamis, Garut, Tasikmalaya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini bukan salah siapa-siapa, tetapi ini tanggung jawab kita semuanya,” ujar mantan Kadensus 88/Anti Teror Polda DIY ini

Acara Silaturahmi dan pengukuhan Satgas Penanggulangan Terorisme Kabupaten Garut ini dihadiri oleh Bupati Garut H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP, Dandim 0611/Garut Letkol CZI Deni Iskandar, Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabakesbangpol) Drs. Wahyudijaya, MSi, Ketua MUI Garut KH Sirojul Munif, para pimpinan Ormas Islam Kabupaten Garut, akademisi yang ada di Kabupaten Garut, NGO seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Garut, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut, beberapa Kepala Desa yang ada di Garut sebagainya.

Setelah mengikuti acara silaturahmi dan pengukuhan Satgas penanggulangan terorisme, Direktur Pencegahan BNPT mengadakan pertemuan secara tertutup dengan para Kepala Desa untuk meminta petunjuk dan arahan mengenai strategi dalam menghadapi fenomena adanya indikasi potensi radikal yang ada di masing-masing Desa di Garut akhir-akhir ini.