Berikan Pembekalan Kepada BKO dan Fasda, Kepala BNPT Tekankan Penguatan Sinergisitas Dalam Konsep Pentahelix

Sentul – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah melaksanakan konsep Pentahelix (multipihak) dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Karena penguatan sinergitas dengan bersama 46 Kementerian dan Lembaga, termasuk TNI dan Polri, sangat penting untuk mendukung keberhasilan penanggulangan terorisme.

Hal itu dikatakan Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, saat memberikan pembekalan terhadap Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI dan Fasilitator Daerah (Fasda) Sinergisitas di Kantor BNPT, Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat (11/1/2022).

“Rekan-rekan BKO nanti akan melihat bersama dengan pokja yang ada, kita melakuakn pendekatan yang bersifat Pentahelix yaitu negara, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media massa,” kata Kepala BNPT.

Salah satu perwujudkan konsep Pentahelix adlaah program sinergitas yang dilakukan di lima provinsi yaitu Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Lima wilayah itu kita jadikan pilot project, tapi bukan berarti wilayah lain tidak kita sentuh. Tapi memang karena terbatas, kita kemudian melakukan seleksi. Diharapkan di lima wilayah ini kita lebih intens,” ujar Boy.

Ia menjelaskan, lima provinsi ini konsep Pentahelix menjadi lebih intens. Apalagi lima provinsi itu juga menjadi wilayah kerja BNPT dengan tim sinergitas 46 Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, lima provinsi itu akan banyak menjadi wilayah operasi kegiatan BNPT. Selain itu, lima daerah berdasarkan data banyak berkaitan dengan pergerakan jaringan radikal terorisme dan menjadi tempat tinggal mantan narapidana terorisme (napiter).

Dalam program sinergitas itu, lanjut Boy, BNPT membantuk Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dengan konsep pertaninan, peternakan, UMKM, yang akan diberikan kepada koperasi yang mengawasi eks napiter.

“Jadi bikin koperasi, punya unit usaha, tetapi mau dipersembahkan untuk eks napiter yang masuk dalam program deradikalisasi,” imbuh Boy.

Mantan Kapolda Papua ini menjelaskan, bahwa deradikalisasi itu adalah satu kegiatan di bidang pencegahan dimana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakat 9Lapas), eks napiter terus mendapatkan pengawasan dan bimbingan agar mereka tidak kembali pada jaringan lama. Mereka juga diharapkan memiliki kemandirian. Karena itu lima kawasan KTN di lima provinsi itu disiapkan operasi berupa lahan yang nantinya akan dijadikan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain.

“KTN ini sifatnya menggalang sarana dan pra sarana milik negara, dan masyarkaat agar bisa membantu penangangan terorisme berbasiskan pembangunan kesejahteraan,” jelas Boy.

Selain itu deradikalisasi, lanjut Boy Rafli, BNPT dalam tugas pokoknya sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018 lebih banyak fokus pada bidang pencegahan yaitu kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi. Tugas lain yang lebih pokok lagi, menyusun kebijakan strategi dan tugas mengkoordinasikan seluruh kementerian lembaga dan komponen masyarakat untuk menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi kejahatan terorisme

“Jadi semua unsur dan potensi yang dimiliki negara dan masyarakat diiupayakan dapat kita sinergikan untuk melawan gerakan radikal terorisme di negara ini, termasuk rekan-rekan BKO dan Fasda Sinergitas ini,” kata Boy Rafli.

Selain Kepala BNPT, peserta pembekalan juga mendapat arahan dari Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo, Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Mayjen TNI Nisan Setiadi, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Ibnu Suhendra, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas Bangbang Surono, serta Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid.