ASN diminta untuk menjaga Sikap, Lisan dan Tulisan dalam menggunakan Media Sosial

Yogyakarta – Rasa kewaspadaan terhadap bahaya radikalisme terorisme perlu ditumbuhkan tidak hanya di lingkungan masyarakat umum, namun juga terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini seiring dengan upaya pemerintah dalam berkomitmen untuk memberikan jaminan rasa aman dan damai kepada semua golongan agar terciptanya rasa damai di Indonesia.

ASN yang memiliki peran sebagai pemersatu bangsa dan golongan menjadi garda terdepan di mana harus mampu menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya untuk memiliki sikap yang baik dan menjunjung tinggi nilai kedamaian.

Hal tersebut seiring dengan bagaimana komitmen pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri di tahun 2019 lalu, yang berkomitmen untuk mencegah adanya radikalisasi di lingkungan kementerian dan lembaga sebagai upaya preventif.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE., MM, turut mengapresiasi bagaimana inisiatif ASN dalam mengadakan webinar dengan tema “Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara” yang diadakan oleh Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta pada Senin (13/9/2021) di Yogyakarta.

Hadir secara virtual sebagai narasumber, Direktur Pencegahan BNPT menekankan bagaimana adanya SKB 11 menteri ini adalah bentuk upaya preventif dalam mencegah radikalisme yang tumbuh di lingkungan ASN. Dan komitmen tersebut tertuang di dalam SKB 11 menteri.

“Tak hanya SKB 11 menteri, komitmen terhadap upaya preventif pencegahan ideologi radikal juga dipegang oleh sinergi antar aparat penegak hukum seperti TNI, Polri dan termasuk di dalamnya Densus (Detasemen Khusus) 88. Jadi adanya SKB 11 menteri ini sebagai bentuk untuk mencegah mulai dari yang preventif,” ucap Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid.

Terkait dengan kewaspadaan ASN, mantan Kabagbanops Densus 88/Anti Teror Polri ini juga mengingatkan kepada para ASN untuk memerhatikan cara ataupun sikap, baik itu lisan maupun tulisan di media sosial apabila menyinggung masalah wawasan kebangsaan, dan konsensus nasional Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Terlebih media sosial ini sudah mengambil alih ruang bicara dan ketersinggungan sosial yang semakin luas dan rawan,” kata alumni Akpol tahun 1989 ini.

Menurutnya, sosialisasi dalam penerapan SKB 11 Menteri ini sangat penting untuk dilaksanakan karena pengamalan dalam penegakan atau pemberian sanksi bagi yang melanggar terhadap SKB 11 Menteri ini adalah upaya unruk mencegah jangan sampai terjadi dan mengena ke masyarakat, terutama ASN.

“Jadi SKB 11 menteri ini adalah upaya preventif pencegahan dari dini. Saran saya adalah kita harus militan dalam menangkal sebaran dan propaganda, serta aktif menyebarkan persatuan toleransi perdamaian, akhlakul karimah di dunia maya,” kata mantan Kapolres Gianyar ini.

Selain itu pewira tinggi berpangkat bintang satu kelahiran Sleman, 17 Januari 1968 ini juga meminta masyarakat dan juga para ASN untuk turut serta dalam menangkal sebaran hoax ataupun ujaran kebencian dengan menebarkan konten perdamaian.

“Kita harus aktif, militan dalam penyebar konten perdamaian, persatuan bangsa. Wajib bagi kita semua untuk menjadi influencer dalam hal kebaikan, toleransi yang rahmatan lil alamin,” kata pria yang mengawali karir Kepolisianya sebagai Danton Candradimuka Akabri ini mengakhiri.