Bersama BNPT, Pemprov Jawa Timur Siap Bersinergi dalam Penanggulangan Terorisme di Wilayahnya

Surabaya – Ancaman dan bahaya terhadap keberdaan Foreign Terrorist Fighters (FTF) perlu diantisipasi oleh seluruh pihak mengingat kepulangan FTF dari lokasi konflik seperti Irak dan Suriah untuk kembali masuk ke Indonesia dapat terjadi sewaktu-waktu, yang mana di antaranya akan masuk ke provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH saat berdiskusi dengan melakukan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa M.Si yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/4/2019) malam.

“Ini yang menjadi PR (pekerjaan Rumah) kita bersama selama ini. Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentu harus diwujudkan dengan baik dalam mengantisipasi kepulangan FTF ini Sehingga pelaksanaan sinergisitas penanggulangan terorisme di Jawa Timur ini sangat penting,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius dalam pembicaraan tersebut bersama Gubernur Jawa Timur.

Seperti diketahui, pertemuan antara Kepala BNPT dengan Gubernur Jawa Timur ini dalam rangka silaturahmi sebelum digelarnya acara Rapat Koordinasi Pelibatan Secara terpadu Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Penanggulangan Terorisme di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang digelar di kantor Gubenur Jawa Timur, Selasa (23/4/2019) siang.

Khofifah yang rencananya akan hadir pada Rakor Selasa siang tersebut mendadak berhalangan hadir karena harus bertolak ke Jakarta memenuhi panggilan Presiden RI, Joko Widodo pada Rabu siang ini. Untuk itulah Kepala BNPT melakukan silaturahmi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan Khofifah pada Senin malam. Dalam silaturahmi tersebut Kepala BNPT tampak didampingi Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Marsda TNI Dr. Asep Adang Supriyadi.

Kepada Khofifah, Kepala BNPT juga menambahkan mengenai bagaimana upaya mencegah infiltrasi paham radikal terorisme yang masuk melalui dunia pendidikan. “Karena infiltrasi paham radikal ini tidak mengenal jenjang pendidikan, sehingga dapat terjadi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi,” ujar Komjen Suhardi Alius.

Menanggapi penjelasan dari Kepala BNPT tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah juga menambahkan mengenai maraknya infiltrasi kelompok radikal di tempat-tempat ibadah pemerintah. Karena infiltrasi dalam tempat ibadah pemerintahan ini dilakukan melalui dakwah yang bermuatan ujaran kebencian serta menjelek-jelekkan negara.

Terkait fenomena FTF, Khofifah menekankan kepentingan terkait tingginya Tenaga Kerja Indonesia(TKI) asal Jawa Timur yang berpotensi menjadi FTF. Ia juga menekankan bahwa 30% TKI yang berada di Hongkong berasal dari Jawa Timur.

“Hongkong yang merupakan salah satu negara yang memiliki TKI asal Jawa Timur terbanyak menjadi kepentingan baginya untuk mengembangkan strategi pencegahan agar TKI Indonesia terhindar dari paparan paham radikal terorisme,” kata Khofifah.

Terkait dengan program Sinergisitas yang tengah dijalankan BNPT, Sestama BNPT Marsda TNI Dr. Asep Adang Supriyadi mengatakan bahwa Sinergisitas itu sendiri telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2018 lalu.

“Pola dan pelaksanaan yang sama di dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah akan diterapkan pula di provinsi Jawa Timur,” ujar Sestama BNPT.

Gubernur Jawa Timur pun telah menyambut baik program sinergisitas antar K/L dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan terorisme tersebut. “Dan tentunya kami siap untuk ikut mendukung pelaksanaannya di lapangan nantinya,” kata Khofifah.